Translate

Wednesday, March 7, 2001

Makna Serangan Udara AS

Oleh Benny YP Siahaan

Suara Pembaruan, 3/7/2001

Pada pertengahan Februari 2001 lalu secara mengejutkan AS bersama Inggris kembali melakukan serangan udara terhadap Irak. Reaksi masyarakat internasional sebagian besar menyesalkan tindakan AS itu, termasuk Indonesia. Prancis bahkan langsung mengecam serangan udara AS-Inggris itu sebagai tindakan “tanpa dasar hukum”.

Agak ironis memang, karena serangan AS terhadap Irak kali ini ternyata tidak disambut baik lagi dimana-mana, bahkan oleh sekutu-sekutu AS di Eropa. Di dalam Partai Buruh Inggris (Partai PM Tony Blair) sendiri dilaporkan terjadi pro-kontra terhadap serangan itu.

Diduga hal ini disebabkan akhir-akhir ini masyarakat internasional mulai mempertanyakan, bahkan mulai tidak mengindahkan, sanksi yang dijatuhkan kepada Irak yang dulu dimotori AS. Berdasarkan bukti-bukti di lapangan, dampak sanksi kepada Irak tidak memenuhi tujuanyang diharapkan, bahkan yang menjadi korban ternyata rakyat sipil yang tidak berdosa.


Sanksi

Penjatuhan sanksi terhadap Irak sebenarnya memiliki dua tujuan utama. Pertama, melemahkan rezim Saddam. Kedua, memaksa Irak mematuhi semua resolusi PBB mengenai Irak, termasuk yang mengatur penghancuran senjata pemusnah massalh yang dimiliki Irak. Namun, setelah berjalan hampir sepuluh tahun, tujuan itu tidak seluruhnya terpenuhi, bahkan salah sasaran karena yang terkena dampak itu bukan rezim Saddam, melainkan rakyat Irak yang tidak berdosa. Saddam bahkan berkali-kali menolak bekerjasama dengan tim inspeksi persenjataaan PBB.

Pada pertengahan tahun 1990-an, sanksi ekonomi itu dimodifikasi, berkaitan dengan memburuknya situasi kemanusiaan di dalam negara Irak. Hasil modifikasi itu adalah dikeluarkannya kebijakan Oil for Food Program. Irak diizinkan mengekspor minyaknya dengan pengawasan ketat PBB, yang hasilnya digunakan utnuk membeli pangan dan obat-obatan.

Dalam sejarah penjatuhan sanksi, sebagian besar memang tidak efektif. Misalnya kasus Iran, Libya, Cina, Irak, termasuk yang paling mutakhir sanksi kepada Afghanistan. Korban umumnya rakyat yang tidak berdosa. Conton lain, sanksi ekonomi terhadap Cina akibat kasus pembantaian aktivis prodemokrasi di Tiananmen, 1989.

Ternyata Pemerintah Cina tidak mengindahkannya, tetap mengadili (bahkan ada yang dihukum mati) para aktivis prodemokrasi. AS sendiri pada 1990 batal melaksanakan ancamanya untuk mencabut status Most Favourite Nation (MFN)-nya dari Cina, yang sebelumnya didengungkannya kemana-mana, sebagai reaksi pembantaian Tiananmen.
Namun setidaknya terdapat juga segi positif dari penjatuhan sanksi terhadap Irak. Jika sebelumnya Perang Teluk. Irak dibawah Saddam, dianggap sebagai kekuatan regional (regional power) di Timur Tengah, sekarang tampaknya tidak lagi. Yang mengkhawatirkan dewasa ini adalah kekuasaan Saddam yang makin menguat di dalam negeri.

Kekuasaan rezim Saddam dalam pendistribusian pangan dan obat-obatan, menjadi semacam alat control dan mekanisme bagi Saddam untuk menghukum pihak-pihak yang dianggap tidak loyal kepadanya. Bahkan, sementara rakyanya kekurangan pangan, Saddam bersama kroninya memperkaya diri dari penjualan minyak. Ekspor minyak ke Suriah baru-baru ini saja diperkirakan memasukkan dua juta dolar perhari ke kantong Saddam.

Sementara itu, pemberian sanksi juga dinilai berhasil membuat Irak kehilangan kemampuan memproduksi senjata-senjata pemusnah massalnya. Tetapi, kecurigaan tetap ada, mengingat Irak selama ini amat sulit bekerja sama dengan tim inspeksi senjata PBB (UNSCOM) untuk memeriksa senjata-senjata pemusnah massalnya secara intrusif.
Namun, hal itu tetap dugaan AS, yang sampai saat ini belum pernah terbukti di lapangan. Bahkan pembubaran Tim Inspeksi UNSCOM Desember 1998 juga karena UNSCOM terbukti disalahgunakan AS untuk kegiatan spionase, diluar misi UNSCOM.

Selain kebijakan sanksi yang salah sasaran, mungkin awal resistensi kepada kebijakan AS terhadap Irak juga bisa dilihat pada saat AS bersikeras membuat rezim inspeksi pengganti UNSCOM di Dewan Keamanan PBB.

Pada saat pemungutan suara untuk resolusi pembentukan tim inspeksi yang baru pengganti UNSCOM, yaitu UN Monitoring, Verification, and Inspection Commission, hanya AS dan Inggris yang setuju, sementara anggota DK lain seperti Prancis, Cina dan Rusia menyatakan abstain.


Reaksi AS

Kecenderungan negara-negara Timur Tengah dan Eropa tidak mengindahkan lagi sanksi yang dijatuhkan terhadap Irak, tampaknya merisaukan AS. Tindakan mbalelo itu dimulai dari kunjungan Presiden Venezuela Huga Chavez, ke Irak beberapa bulan lalu untuk menemui Saddam. Kemudian, diikuti kunjungan negara-negara Timur Tengah dan Eropa melalui Bandara Internasional Baghdad yang sebelumnya tertutup. Beberapa pejabat tinggi Indonesia juga dilaporkan berkunjung ke Irak. Bahkan Januari lalu, Suriah, Yordania dan Mesir menandatangani perjanjian dagang dengan Irak. Turki dikabarkan akan meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan mengirim duta besari senior.

Yang paling merisaukan AS akibat adanya resistensi masyarakat internasional terhadap sanksi yang dimotori AS itu adalah kemungkinan dicabutnya sanksi dan terehabilitasinya status Saddam Hussein di mata masyarakat internasional. Hal itu akan merugikan dan mempermalukan AS, sebagai negara adikuasa di mata masyarakat internasional dan motor kebijakan penjatuhan sanksi terhadap Irak.

Dilain pihak, merasa sebagai “pemenang”, Saddam tampaknya juga bersikap provokativ akhir-akhir ini terhadap AS. Misalnya dalam perayaan tahun baru lalu, Saddam mengadakan parade militer besar-besaran di Baghdad. Lebih 1.000 tank berparade di Baghdad dilengkapi mesin baru yang diimpor dari Ukraina (disinyalir secara illegal). Yang mengejutkan lagi, dalam parade itu tampak rudal-rudal antipesawat, yang menunjukkan pelanggaran terhadap peraturan sanksi militer yang dijatuhkan kepada Irak. Hal itu juga menimbulkan pertanyaan, darimana Irak memperoleh semua itu. Padahal, rudal dengan jangkauan tertentu merupakan salah satu senjata yang tidak boleh dimiliki Irak.

Contoh lain, bagi Irak, invasi ke Kuwait dianggap sebagai unfinished business. Di dalam surat terbuka di media massa Irak yang ditujukan kepada Saddam, sehubungan peringatan ke-10 Perang Teluk Januari lalu. Uday, putra Saddam Hussein, mengatakan “Kita (bangsa Irak) tidak -akan melupakan cita-cita “Irak Raya (Greater Iraq)”, bukan Irak yang sekarang, yang banyak wilayahnya dicaplok, terutama oleh Persia (Iran).
Irak juga dilaporkan memberikan subangan beberapa juta Euro kepada para korban intifada akhir-akhir ini, di Palestina. Hal itu mengharumkan nama Saddam Hussein di mata rakyat Palestina daripada Presiden AS. Ironis mengingat rakyat Irak masih hidup dalam penderitaan.

Wajar saja AS frustasi, melihat kecenderungan munculnya resistensi masyarakat internasional atas sanksi yang dimotori AS dan semakin “besar kepala”-nya Saddam akhir-akhir ini. Dilain pihak, diperkirakan belakangan ini AS menyadari kelemahan kebijakannya dan mulai memformulasikan kembali kebijakannya terhadap Irak. Namun, untuk mencabut sanksi, seperti keinginan masyarakan internasional, tidak akan mungkin dilakukan AS.

Sebab, selama masa pemerintahan Clinton, Partai Republik paling keras mengecam lemahnya kebijakan Clinton terhadap Irak karena tidak pernah bisa menggulingkan Saddam. Pada saat itu Partai Republik mayoritas di Kongres, dan Partai Republik berhasil mengeluarkan UU Pembebasan Irak (Iraqi Liberation Act) yang pada intinya mengharuskan AS membantu oposisi di Irak menggulingkan rezim Saddam Hussein.
Dalam pemerintahan Bush sekarang, diperkirakan Menhan Donald Rumsfeld, salah satu tokoh motor UU Pembebasan Irak itu saat menjadi legislator, akan melaksanakannya secara harfiah. Awal Februari lalu dilaporkan pemerintahan Bush memberikan lampu hijau kepada kelompok oposisi Irak melanjutkan operasinya (uapa maker) di Irak dengan bantuan dana AS.

Ironis jika kebijakan itu yang diambil pemerintahan Bush dalam menghadapi Irak. Secara demografi, Irak terpecah dalam tiga kelompok antagonistic. Suku Kurdi di Utara, kelompok minoritas Syiah di selatan dan pinggiran Baghdad, serta mayoritas Sunni. Kelompok Kurdi dan Syiah saat ini beroposisi dengan Saddam (dari kelompok Sunni).

Dalam kaitan ini, menjadi pertanyaan bagi kelompok Syiah dan Kurdi, mengapa hal itu baru dilakukan sekarang, sementara 10 tahun lalu pada saat upaya maker besar-besaran dari Kelompok Kurdi dan Syiah setelah perang Teluk, justru Bush Senior, yang sebelumnya mendorong-dorong, menghianati mereka. Upaya maker mereka gagal karena AS mencabut dukungannya. Kemungkinan yang menjadi masalah terbesar sekarang bagi mereka (Kurdi dan Syiah), Saddam terlalu kuat di dalam negeri.

Thomas L. Friedman dalam artikelnya di International Herald Tribune, 21 Februari, menyampaian beberapa proposal mengenai kebijakan AS terhadap Irak.

Friedman mengusulkan jika Irak menginginkan sanksi ekonominya dicabut dan hubungan diplomatiknya dengan AS dipulihkan, Irak harus bersedia mematuhi tiga persyaratan. Pertama, inspeksi persenjataan dilanjutkan kembali dengan anggota tim inspeksi hanya berasal dari AS. Inspeksi itu akan terus dilakukan sampai AS menyatakan Irak bersih dari senjata-senjata pemusnah missal (nuklir) dan alat peluncurnya.

Kedua, Irak harus mematuhi larangan membeli senjata-senjata besar dan bahan-bahan yang memiliki tujuan ganda, khususnya bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat senjata. Ketiga, Irak harus setuju untuk membatasi mobilitas pasukannya di utara dan selatan Irak. Jika persyaratan itu dilanggar, sanksi ekonomi dan serangan militer akan diteruskan.

Menurut penulis, proposal Friedman itu tampaknya tidak akan jalan. Pertama, pada masa UNSCOM saja Saddam sulit diajak bekerja sama, apalagi sekarang, saat dunia sedang bersimpati kepada negaranya. Kedua, Friedman menawarkan dual hal yang berat untuk dilakukan AS, yaitu pencabutan sanksi dan pemulihan hubungan diplomatic. Kedua hal itu tidak pernah adal dalam agenda pemerintahan AS maupun dalam kebijakan mengenai Irak.

Yang menarik dari artikel Friedman itu, kabarnya sebelum menulis artikel itu ia telah berkonsultasi dengan Menhan Colin Powell. Oleh karena itu, proposal itu bisa menjadi satu bahan pertimbangan kebijakan baru AS terhadap Irak. Namun, sampai saat ini belum ada hal baru pada sikap maupun kebijakan resmi AS terhadap Irak.

Serangan Udara

Serangan udara AS (bersama Inggris) baru-baru ini, tampaknya memang tindakan yang diluar dugaan banyak pihak. Terutama dimata masyarakat internasional (termasuk Saddam sendiri), tidak bijaksana bagi AS melaukan serangan militer terhadap Irak, mengingat makin meningkatnya resistensi masyarakat internasional atas sanksi terhadap Irak.
Dalam konferensi persnya, Presiden Bush mengatakan serangan terhadap Irak itu merupakan serangan biasa (dilaksanakan apabila ada yang melanggar no-fly-zone dan mengancam keselamatan pesawat patroli AS). Namun, bila diperhatikan dengan seksama, tampaknya tidak demikian. Serangan itu dipersiapkan matang. Serangan menggunakan dua lusin pesawat, dengan target-target yang hampir mendekati Baghdad (diluar kawasan no-fly-zone) dan disetujui oleh pemimpin tertinggi di AS dan Inggris, bukanlah serangan biasa.

Serangan udara itu, menurut penulis, merupakan sinyal khusus AS kepada masyarakat internasional dan Saddam Hussein sendiri. Masyarakan internasional dapat memahami tindakan AS itu sebagai upaya test the water. Sebab, melalui serangan udaranya, AS menjajaki sejauh mana tindakannya mendapat reaksi masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang tidak sepaham dengan kebijakan AS dalam menghadapi Irak. Dugaan itu makin jelas, karena serangan itu dilakukan sebelum kunjungan menlu Colin Powell ke beberapa negara tetangga Irak paa akhir Februari, yaitu ke Suriah, Yordania, Kuwait serta Arab Saudi.

Dilain pihak, serangan udara dan kunjungan Powell ke Timur Tengah baru-baru ini juga merupakan indikasi kuat pemerintahn Bush belum memiliki strategi/kebijakan baru terhadap Irak, sebagai reaksi atas kecenderungan resistensi masyarakat internasional terhadap sanksi kepada Irak.

Saddam Hussein, paling tidak belakangan ini, amat yakin AS tidak akan melakukan upaya-upaya militer untuk menjatuhkannya. Namun, melihat serangan udara yang lalu, apalagi dengan target mendekati Baghdad, setidaknya AS ingin mengatakan kepada Saddam untuk tidak “berbesar kepala” dulu, meskipun saat ini negaranya sedang mendapat simpati dari masyarakat internasional.

Tindakan serangan udara “penggentar” (deterrence) seperti itu pernah dilakukan AS terhadap pemimpin Libya, Kol Muammar Khaddafi tahun 1986. Bukan hal yang tidak mungkin jika melalui serangan udara kali ini AS ingin menyegarkan lagi ingatan Saddam atas apa yang terjadi pada Muammar Khaddafi. Bombardir kemah Khaddafi oleh pemerintah Ronald Reagan (Republik) dapat juga terjadi pada Saddam, meskipun AS harus menghadapi resiko dicerca dunia internasional. Apakah rakyat Irak akan menangisi “kepergian” Saddam?

Penulis adalah pengamat masalah internasional, tinggal di Damaskus, Suriah.

No comments:

Post a Comment