Oleh Benny YP Siahaan
Suara Pembaruan, 4 Januari 2001
Sejak mulai terbentuk, pemerintah Megawati pada intinya dihadapkan pada masalah-masalah rehabilitas ekonomi, instabilitas politik, dan adanya upaya separatism. Dalam pidato 9 Agustus lalu, ketika menyampaikan susunan Kabinet Gotong Royong, Presiden Megawati menyampaikan program pemerintahannya.
Dia menyebut enam tujuan. Yang empat pertema merupakan program yang berkaitan dengan upaya meredam separatism, penerusan proses demokratisasi dan reformasi, penegakan hokum, serta pembangunan kembali ekonomi. Pelaksanaan politik luar negeri menduduki posisi kelima yang berbunyi, ”melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah”. Mempersiapkan Pemilu 2004 menduduki posisi terakhir.
Meskipun mendapat prioritas nomor dua dari bawah, rumusan politik luar negeri itu cukup jelas arahnya dibandingkan rumusan politik luar negeri kabinet-kabinet sebelumnya, terutama zaman Orde Baru yang umumnya repetitive, penuh retorika tanpa menggambarkan skala prioritas.
Dalam situasi seperti ini, memang pelaksanaan politik luar negeri haruslah disesuaikan dengan keperluan-keperluan dalam negeri. Perumusan kebijakan luar negeri adalah bagaimana mendefinisikan keperluan-keperluan nasional serta menyusun strategi pencapaian keperluan nasional tersebut. Hal itu tentunya untuk membedakan dengan kabinet sebelumnyayang pelaksanaan politik luar negerinya terkesan seolah-oleh tanpa program.
Dalam program kerja tersebut, Presiden Megawati dengan jelas mengidentifikasikan keperluan-keperluan nasional Indonesia saat ini berdasarkan skala prioritas. Oleh karena itu, perlu dijabarkan dalam bentukyanglebih konkret. Artikel ini mencoba untuk menawarkan scenario kemungkinan-kemungkinan bagi pelaksanaan politik luar negeri saat ini.
Tiga Pendekatan
Tentunya setiap kebijakan harus tetap memperhatikan perubahan dan kontinuitas. Pergantian pemerintahan tidak sendirinya berarti perubahan kebijakan dasar politik luar negeri suatu negara. Dalam hal ini telah ditetapkan, Kabinet Gotong Royong tetap berpijak pada politik luar negeri yang bebas aktif yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini.
Selama ini, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dilakukan melalui tiga pendekatan diplomasi, yaitu bilateral, regional dan multilateral. Seyogyanya, kesemua pendekatan diplomasi tersebut saling melengkapi dan saling menunjang. Namun, untuk saat ini hendaknya pendekatan bilateral dapat dijadikan basis dari seluruh pendekatan diplomasi yang ada.
Dengan penekanan kepada pendekatan diplomasi bilateral yang efektif, Indonesia dapat lebih mengamankan kepentingan-kepentingannya di negara akreditasi, seperti pemeliharaan akses politik dan pasar ekspor, peluang investasi, tukar-menukar informasi, meningkatkan hubungan perdagangan, dan hal-hal lain yang saling menguntungkan kedua negara.
Sebagai negara yang sedang berupaya keluar dari krisis, Indonesia hendaknya bisa merangkul semua negara. Hal ini sering disebut sebagai ecumenical diplomacy. Tentu tidak semuanya dengan kadar hubungan yang sama, namun semua negara sama pentingnya. Indonesia juga tidak perlu membuat patokan yang kaku dalam menentukan tata urutan pentingnya hubungan dengan suatu negara, semuanya bergantung pada situasi dan kondisi-
Dalam kaitan ini, hubungan bilateral dengan AS dan Jepang tetap memegang perangan penting, diikuti dengan negara tetangga, khususnya ASEAN dan sejumlah negara Asia dan Eropa seperti Cina, India, Korea Selatan, Inggris, Prancis dan Jerman. Sejumlah negara Afrika dan Timur Tengah, khususnya negara-negara Teluk, juga mulai menunjukkan signifikasinya, terutama dalam pembukaan akses pasar ekspor Indonesia, peningkatan perdagangan, serta peluang investasi.
Sementara untuk kepentingan strategis, suka atau tidak suka, hubunagn yang sehat dengan Australia patut tetap dijaga tanpa mengurangi kewaspadaan dan prinsip saling menguntungkan. Demikian pula dengan Timor Timur, setidaknya Timor Timur yang stabil akan lebih menguntungkan Indonesia ketimbang yang labil yang akhirnya menjadi titik rawan bagi keamanan nasional dan regional.
Untuk pendekatan regional, sebagaimana yang diharapkan banyak pihak, hendaknya Indonesia kembali kepada soko guru diplomasi regionalnya, yaitu negara tetangga terdekat, khususnya negara-negara ASEAN, yang selama kepemimpinan Presiden Wahid agak renggang.
Meskipun saa ini tengah muncul keraguan akan kohesivitas antara negara ASEAN setelah ditimpa krisis ekonomi, kunjungan Megawati ke beberapa negara ASEAN di awal pemerintahannya menunjukkan kembalinya komitmen Indonesia terhadap ASEAN.
Pendekatan multilateral dapat difokuskan sebagai ajang diplomasi RI dalam upaya pembatasanr ruang gerak separatism yang tentunya tidak lepas dari dukungan pendekatan bilateral dan regional. Penghapusan upaya separatism dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapat prioritas nomor satu dari kabinet Megawati. Dalam konteks ini, Indonesia tidak boleh begitu saja percaya kepada janji-janji politik suatu negara atau kelompok negara, seperti AS, Australia, dan Uni Eropa. Akan sangat disayangkan jika pencarian dukungan bagi NKRI itu sekadar dijadikan wahana “jalan-jalan”. Kita pikir, sudah cukup pengalaman lepasnya Timtim dari pangkuan RI menjadi pelajaran pahit, khususnya mengenai janji-janji kosong diplomatik tersebut terutama oleh Australia.
Yang perlu diingat, dewasa ini pelaku politik luar negeri bukan negara saja, tetapi juga actor nonnegara (non-state actors) misalnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Aktor nonnegara itu di negaranya (negara-negara maju) sering menjadi kelompok penekan yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintahnya.
Nonstate actors ini, terutama LSM-LSM, masuk ke Indonesia dengan berbagai dalih, seperti bantuan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya gerakan-gerakan actor nonnegara ini perannya cukup signifikan dalam mempengaruhi (baca: memprovokasi) gerakan-gerakan separatis. Belum lagi dilihat dari factor kekayaan wilayah-wilayah tersebut, seperti Aceh dengan gas alam cairnya dan Irian Jaya dengan tambangnya, yang membuat negara-negara tertentu berputar akal untuk menguasai atau setidaknya melepaskannya dari Indonesia.
Oleh karena itu, dalam meredam upaya separatisme, selain melalui upaya diplomasi, perlu kerja sama solid antara semua unsure pemerintah, terutama masyarakat intelijen, dalam mengawasi gerakan-gerakan nonstate actors itu, sementara bagi para diplomat kita, diplomasi hendaknya juga jangan ditujukan kepada state actor saja, tetapi juga kepada nonstate actors.
Citra Indonesia
Presiden Megawati juga secara khusus menggarisbawahi, politik luar neger Kabinet Gotong Royong mempunya tekanan khusus pada pemulihan citra Indonesia dan kepercayaan kepada pemerintah yang sekarang. Dalam kaitan itu, penulis menilai, amat berat kalau tuga itu melulu dibebankan kepada Departemen Luar Negeri.
Kebanyakan orang mungkin berpikir, soal citra ini memang sudah menjadi tugas pemerintah khususnya Deplu. Sebenarnya tidak demikian karena resources pemerintah terbatas. Jika upaya pemulihan citra itu ingin sukses, setidaknya harus melibatkan upaya sinergis dari pemerintah, pengusaha, serta masyarakat. Hal itu dikenal sebagai diplomasi public (public diplomacy) dengan pemerintah, pengusaha, serta seluruh komponen masyarakat bahu-membahu membangun citra positif negaranya.
Oleh karena itu, pemerintah harus dapat mengypayakan terbentuknya diploimasi public demi mengembalikan citra positif Indonesia yang terpuruk belakangan ini. Sebaliknya, pemerintah (Deplu) tetap terus mengupayakan jalur-jalur konvensionalnya, seperti upaya promosi Indonesia melalui meningkatkan pertukaran kebudayaan dan promosi pariwisata. Pemerintah juga tetap meneruskan perannya sebagai inisiator dan koordinator dalam promosi citra kebudayaan seperti ini, dan kalau bisa mengintegrasikan antara promosi kebudayaan dan promosi dagang dalam upaya untuk lebih melibatkan sektor swasta (pengusaha).
Upaya pemulihan citra ini kiranyajuga termasuk peningkatan perlindungan dan pelayanan konsuler bagi masyarakat Indonesia di luar negeri. Dalam kaitan itu, masalah pengiriman TKI ke luar negeri cukup layak mendapat perhatian pemerintah mengingat maraknya kasus TKI yang diakibatkan mismanajeman dalam pengiriman maupun lemahnya posisi TKI ketika sedang beada di luar negeri. Untuk itu, kiranya diperlukan suatu kerjasama yang terpadu antara Depnaker, Deplu, pengusaha pengerah TKI, dan LSM karena koordinasi selama ini terasa kurang memadai.
Selain itu, pemberian bebas visa masuk bagi 46 negara, khususnya negara-negara yang tidak memberikan fasilitas yang sama kepada WNI, sebaiknya ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan asas reprositas dalam hubungan bernegara. Hal itu sering disuarakan terutama pada masa Presiden Habibie, tetapi oleh pemerintah tidak pernah dilaksanakan. Tidak masuk akal kalau alasannya takut turis akan berkurang nantinya karena si turis mau dan mampu membayar ratusan sampai ribuan dolar, masakan untuk biaya masuk Indonesia yang tidak sampai 50 dolar AS mereka tidak mampu.
Hal itu penting sebagai salah satu upaya memulihkan martabat bangsa yang terinjak-injak, terutama setelah krisis ekonomi menimpa Indonesia. Bangsa ini bagai mengemis memohon-mohon visa (membayar lagi) di kedutaan negara-negara tersebut, sementara warga mereka dengan mudahnya masuk Indonesia dengan gratis.
Sejalan dengan era globalisasi, pelaksana politik luar negeri, dalam hal ini Deplu, memang harus segera berbenah diri, seperti yang dikatakan Menlu Hassan Wirajuda dalam wawancaranya denga harian Kompas (10/8). Dalam kaitan itu, restrukturisasi Deplu yang tengah dijalankan memang patut tetap diteruskan dalam upaya menyeimbangkan pendekatan diplomasi global, regional, dan bilateral (Suara Pembaruan, 11 Agustus 2001).
Seperti banyak disinyalir, struktur Deplu saat ini terasa begitu terkotak-kotak antara ekonomi, politik, penerangan, sosial budaya serta protokol konsuler. Atau antara multilateral dan bilateral. Berdasarkan informasi, di Deplu bekembang asumsi umum bahwa bidang multilateral lebih bergengsi dan lebih penting daripada bilateral. Padahal, seharusnya tidak demikian.
Pengotak-kotakan seperti itu juga terkadang membuat pekerjaan menjadi tumpang tindih. Misalnya, bidang penerangan dituduh mengambil porsi di bidang politik karena yang diinformasikan adalah berita politik, demikian juga sebaliknya. Atau misalnya sekarang saja masih terdapat kerancuan dalam menentukan siapa yang menangani bidang promosi pariwisata, apakah bidang Penerangan Sosial dan Budaya atau bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi mengaku itu adalah porsinya karena ada aspek invetasi dan ekonomi, sementara bidang Penerangan mengatakan itu adalah porsinya karena menyangkut aspek promosi dan informasi tentang Indonesia.
Dalam era globalisasi sekarang ini, kebijakan luar negeri tidak bisa dipisahkan lagi dengan kebijakan dalam negeri. Sebaik-baiknya perumusan politik luar negeri, akan sia-sia bila tidak terintegrasi dengan kebijakan dalam negeri. Segiat-giatnya promosi citra Indonesia, akan sia-sia pula bila tidak didukung kondisi positif dari dalam negeri. Tampaknya untuk bangkit kembali dari keterpurukan, perlu partisipasi dari seluruh komponen bangsa Indonesia, bukan pemerintah saja.
Penulis adalah pengamat masalah internasional, tinggal di Damaskus, Suriah
Suara Pembaruan, 4 Januari 2001
Sejak mulai terbentuk, pemerintah Megawati pada intinya dihadapkan pada masalah-masalah rehabilitas ekonomi, instabilitas politik, dan adanya upaya separatism. Dalam pidato 9 Agustus lalu, ketika menyampaikan susunan Kabinet Gotong Royong, Presiden Megawati menyampaikan program pemerintahannya.
Dia menyebut enam tujuan. Yang empat pertema merupakan program yang berkaitan dengan upaya meredam separatism, penerusan proses demokratisasi dan reformasi, penegakan hokum, serta pembangunan kembali ekonomi. Pelaksanaan politik luar negeri menduduki posisi kelima yang berbunyi, ”melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah”. Mempersiapkan Pemilu 2004 menduduki posisi terakhir.
Meskipun mendapat prioritas nomor dua dari bawah, rumusan politik luar negeri itu cukup jelas arahnya dibandingkan rumusan politik luar negeri kabinet-kabinet sebelumnya, terutama zaman Orde Baru yang umumnya repetitive, penuh retorika tanpa menggambarkan skala prioritas.
Dalam situasi seperti ini, memang pelaksanaan politik luar negeri haruslah disesuaikan dengan keperluan-keperluan dalam negeri. Perumusan kebijakan luar negeri adalah bagaimana mendefinisikan keperluan-keperluan nasional serta menyusun strategi pencapaian keperluan nasional tersebut. Hal itu tentunya untuk membedakan dengan kabinet sebelumnyayang pelaksanaan politik luar negerinya terkesan seolah-oleh tanpa program.
Dalam program kerja tersebut, Presiden Megawati dengan jelas mengidentifikasikan keperluan-keperluan nasional Indonesia saat ini berdasarkan skala prioritas. Oleh karena itu, perlu dijabarkan dalam bentukyanglebih konkret. Artikel ini mencoba untuk menawarkan scenario kemungkinan-kemungkinan bagi pelaksanaan politik luar negeri saat ini.
Tiga Pendekatan
Tentunya setiap kebijakan harus tetap memperhatikan perubahan dan kontinuitas. Pergantian pemerintahan tidak sendirinya berarti perubahan kebijakan dasar politik luar negeri suatu negara. Dalam hal ini telah ditetapkan, Kabinet Gotong Royong tetap berpijak pada politik luar negeri yang bebas aktif yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini.
Selama ini, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dilakukan melalui tiga pendekatan diplomasi, yaitu bilateral, regional dan multilateral. Seyogyanya, kesemua pendekatan diplomasi tersebut saling melengkapi dan saling menunjang. Namun, untuk saat ini hendaknya pendekatan bilateral dapat dijadikan basis dari seluruh pendekatan diplomasi yang ada.
Dengan penekanan kepada pendekatan diplomasi bilateral yang efektif, Indonesia dapat lebih mengamankan kepentingan-kepentingannya di negara akreditasi, seperti pemeliharaan akses politik dan pasar ekspor, peluang investasi, tukar-menukar informasi, meningkatkan hubungan perdagangan, dan hal-hal lain yang saling menguntungkan kedua negara.
Sebagai negara yang sedang berupaya keluar dari krisis, Indonesia hendaknya bisa merangkul semua negara. Hal ini sering disebut sebagai ecumenical diplomacy. Tentu tidak semuanya dengan kadar hubungan yang sama, namun semua negara sama pentingnya. Indonesia juga tidak perlu membuat patokan yang kaku dalam menentukan tata urutan pentingnya hubungan dengan suatu negara, semuanya bergantung pada situasi dan kondisi-
Dalam kaitan ini, hubungan bilateral dengan AS dan Jepang tetap memegang perangan penting, diikuti dengan negara tetangga, khususnya ASEAN dan sejumlah negara Asia dan Eropa seperti Cina, India, Korea Selatan, Inggris, Prancis dan Jerman. Sejumlah negara Afrika dan Timur Tengah, khususnya negara-negara Teluk, juga mulai menunjukkan signifikasinya, terutama dalam pembukaan akses pasar ekspor Indonesia, peningkatan perdagangan, serta peluang investasi.
Sementara untuk kepentingan strategis, suka atau tidak suka, hubunagn yang sehat dengan Australia patut tetap dijaga tanpa mengurangi kewaspadaan dan prinsip saling menguntungkan. Demikian pula dengan Timor Timur, setidaknya Timor Timur yang stabil akan lebih menguntungkan Indonesia ketimbang yang labil yang akhirnya menjadi titik rawan bagi keamanan nasional dan regional.
Untuk pendekatan regional, sebagaimana yang diharapkan banyak pihak, hendaknya Indonesia kembali kepada soko guru diplomasi regionalnya, yaitu negara tetangga terdekat, khususnya negara-negara ASEAN, yang selama kepemimpinan Presiden Wahid agak renggang.
Meskipun saa ini tengah muncul keraguan akan kohesivitas antara negara ASEAN setelah ditimpa krisis ekonomi, kunjungan Megawati ke beberapa negara ASEAN di awal pemerintahannya menunjukkan kembalinya komitmen Indonesia terhadap ASEAN.
Pendekatan multilateral dapat difokuskan sebagai ajang diplomasi RI dalam upaya pembatasanr ruang gerak separatism yang tentunya tidak lepas dari dukungan pendekatan bilateral dan regional. Penghapusan upaya separatism dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapat prioritas nomor satu dari kabinet Megawati. Dalam konteks ini, Indonesia tidak boleh begitu saja percaya kepada janji-janji politik suatu negara atau kelompok negara, seperti AS, Australia, dan Uni Eropa. Akan sangat disayangkan jika pencarian dukungan bagi NKRI itu sekadar dijadikan wahana “jalan-jalan”. Kita pikir, sudah cukup pengalaman lepasnya Timtim dari pangkuan RI menjadi pelajaran pahit, khususnya mengenai janji-janji kosong diplomatik tersebut terutama oleh Australia.
Yang perlu diingat, dewasa ini pelaku politik luar negeri bukan negara saja, tetapi juga actor nonnegara (non-state actors) misalnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Aktor nonnegara itu di negaranya (negara-negara maju) sering menjadi kelompok penekan yang dapat mempengaruhi keputusan pemerintahnya.
Nonstate actors ini, terutama LSM-LSM, masuk ke Indonesia dengan berbagai dalih, seperti bantuan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya gerakan-gerakan actor nonnegara ini perannya cukup signifikan dalam mempengaruhi (baca: memprovokasi) gerakan-gerakan separatis. Belum lagi dilihat dari factor kekayaan wilayah-wilayah tersebut, seperti Aceh dengan gas alam cairnya dan Irian Jaya dengan tambangnya, yang membuat negara-negara tertentu berputar akal untuk menguasai atau setidaknya melepaskannya dari Indonesia.
Oleh karena itu, dalam meredam upaya separatisme, selain melalui upaya diplomasi, perlu kerja sama solid antara semua unsure pemerintah, terutama masyarakat intelijen, dalam mengawasi gerakan-gerakan nonstate actors itu, sementara bagi para diplomat kita, diplomasi hendaknya juga jangan ditujukan kepada state actor saja, tetapi juga kepada nonstate actors.
Citra Indonesia
Presiden Megawati juga secara khusus menggarisbawahi, politik luar neger Kabinet Gotong Royong mempunya tekanan khusus pada pemulihan citra Indonesia dan kepercayaan kepada pemerintah yang sekarang. Dalam kaitan itu, penulis menilai, amat berat kalau tuga itu melulu dibebankan kepada Departemen Luar Negeri.
Kebanyakan orang mungkin berpikir, soal citra ini memang sudah menjadi tugas pemerintah khususnya Deplu. Sebenarnya tidak demikian karena resources pemerintah terbatas. Jika upaya pemulihan citra itu ingin sukses, setidaknya harus melibatkan upaya sinergis dari pemerintah, pengusaha, serta masyarakat. Hal itu dikenal sebagai diplomasi public (public diplomacy) dengan pemerintah, pengusaha, serta seluruh komponen masyarakat bahu-membahu membangun citra positif negaranya.
Oleh karena itu, pemerintah harus dapat mengypayakan terbentuknya diploimasi public demi mengembalikan citra positif Indonesia yang terpuruk belakangan ini. Sebaliknya, pemerintah (Deplu) tetap terus mengupayakan jalur-jalur konvensionalnya, seperti upaya promosi Indonesia melalui meningkatkan pertukaran kebudayaan dan promosi pariwisata. Pemerintah juga tetap meneruskan perannya sebagai inisiator dan koordinator dalam promosi citra kebudayaan seperti ini, dan kalau bisa mengintegrasikan antara promosi kebudayaan dan promosi dagang dalam upaya untuk lebih melibatkan sektor swasta (pengusaha).
Upaya pemulihan citra ini kiranyajuga termasuk peningkatan perlindungan dan pelayanan konsuler bagi masyarakat Indonesia di luar negeri. Dalam kaitan itu, masalah pengiriman TKI ke luar negeri cukup layak mendapat perhatian pemerintah mengingat maraknya kasus TKI yang diakibatkan mismanajeman dalam pengiriman maupun lemahnya posisi TKI ketika sedang beada di luar negeri. Untuk itu, kiranya diperlukan suatu kerjasama yang terpadu antara Depnaker, Deplu, pengusaha pengerah TKI, dan LSM karena koordinasi selama ini terasa kurang memadai.
Selain itu, pemberian bebas visa masuk bagi 46 negara, khususnya negara-negara yang tidak memberikan fasilitas yang sama kepada WNI, sebaiknya ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan asas reprositas dalam hubungan bernegara. Hal itu sering disuarakan terutama pada masa Presiden Habibie, tetapi oleh pemerintah tidak pernah dilaksanakan. Tidak masuk akal kalau alasannya takut turis akan berkurang nantinya karena si turis mau dan mampu membayar ratusan sampai ribuan dolar, masakan untuk biaya masuk Indonesia yang tidak sampai 50 dolar AS mereka tidak mampu.
Hal itu penting sebagai salah satu upaya memulihkan martabat bangsa yang terinjak-injak, terutama setelah krisis ekonomi menimpa Indonesia. Bangsa ini bagai mengemis memohon-mohon visa (membayar lagi) di kedutaan negara-negara tersebut, sementara warga mereka dengan mudahnya masuk Indonesia dengan gratis.
Sejalan dengan era globalisasi, pelaksana politik luar negeri, dalam hal ini Deplu, memang harus segera berbenah diri, seperti yang dikatakan Menlu Hassan Wirajuda dalam wawancaranya denga harian Kompas (10/8). Dalam kaitan itu, restrukturisasi Deplu yang tengah dijalankan memang patut tetap diteruskan dalam upaya menyeimbangkan pendekatan diplomasi global, regional, dan bilateral (Suara Pembaruan, 11 Agustus 2001).
Seperti banyak disinyalir, struktur Deplu saat ini terasa begitu terkotak-kotak antara ekonomi, politik, penerangan, sosial budaya serta protokol konsuler. Atau antara multilateral dan bilateral. Berdasarkan informasi, di Deplu bekembang asumsi umum bahwa bidang multilateral lebih bergengsi dan lebih penting daripada bilateral. Padahal, seharusnya tidak demikian.
Pengotak-kotakan seperti itu juga terkadang membuat pekerjaan menjadi tumpang tindih. Misalnya, bidang penerangan dituduh mengambil porsi di bidang politik karena yang diinformasikan adalah berita politik, demikian juga sebaliknya. Atau misalnya sekarang saja masih terdapat kerancuan dalam menentukan siapa yang menangani bidang promosi pariwisata, apakah bidang Penerangan Sosial dan Budaya atau bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi mengaku itu adalah porsinya karena ada aspek invetasi dan ekonomi, sementara bidang Penerangan mengatakan itu adalah porsinya karena menyangkut aspek promosi dan informasi tentang Indonesia.
Dalam era globalisasi sekarang ini, kebijakan luar negeri tidak bisa dipisahkan lagi dengan kebijakan dalam negeri. Sebaik-baiknya perumusan politik luar negeri, akan sia-sia bila tidak terintegrasi dengan kebijakan dalam negeri. Segiat-giatnya promosi citra Indonesia, akan sia-sia pula bila tidak didukung kondisi positif dari dalam negeri. Tampaknya untuk bangkit kembali dari keterpurukan, perlu partisipasi dari seluruh komponen bangsa Indonesia, bukan pemerintah saja.
Penulis adalah pengamat masalah internasional, tinggal di Damaskus, Suriah
No comments:
Post a Comment